Sudianto Nursasi, SH
MEMPAWAH
NEWS
– Tahapan kampanye Pemilu 2024 akan dimulai 28 November 2023 -10 Februari 2024.
Indonesia Justice Watch (IJW) mengingatkan lembaga penyelenggara KPU dan
Bawaslu agar bekerja profesional dalam
mengawasi dan memastikan setiap pelanggaran ditindaktegas sesuai aturan yang
ada.
“Baik KPU maupun Bawaslu harus bekerja
maksimal dan profesional. Karena tahapan kampanye sangat krusial,” pendapat
Direktur Advokasi IJW Mempawah, Sudianto Nursasi, SH, Senin (27/11/2023) di Mempawah.
Menurut Sudianto, masa kampanye sangat rawan
terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Salah satunya praktik money
politik yang diduga masih akan dilakukan para caleg untuk mendapatkan dukungan
dari pemilih.
“Saya bisa katakan 99 persen pasti akan ada terjadi
pelanggaran dimasa kampanye ini. Seperti apa bentuk pelanggarannya, menjadi
tugas dan tanggungjawab KPU dan Bawaslu untuk mengungkap dan membuktikannya
kepada publik,” tutur Sudianto.
Karena itu, Sudianto mengingatkan KPU dan Bawaslu agar bekerja
maksimal dan profesional sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Supaya, pesta
demokrasi Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis, jujur dan adil.
“Jika nanti KPU dan Bawaslu melaporkan tidak
ada pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Mempawah maka itu omong kosong. Artinya
bukan tidak ada pelanggaran, tapi para penyelenggara ini yang tidak bekerja
dengan baik,” cecarnya.
Dikatakan Sudianto, tidak ada alasan bagi KPU
dan Bawaslu untuk tidak bekerja dengan baik dan maksimal. Mengingat KPU dan
Bawaslu sudah dibekali dengan anggaran yang besar dan fasilitas yang mumpuni.
“Baik KPU maupun Bawaslu sudah diberikan
anggaran, memiliki jaringan petugas hingga ketingkat bawah. Sehingga tidak ada
alasan lagi mengeluhkan masalah anggaran maupun minim fasilitas serta
kekurangan personil,” sebutnya.
Terakhir, Sudianto minta agar elemen masyarakat Kabupaten Mempawah turut
berpartisipasi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Caranya dengan
ikut mengawasi para peserta Pemilu agar tidak melakukan praktik-pratik
kecurangan yang dapat menciderai kualitas
dan nilai demokrasi.
“Masyarakat harus pro aktif melaporkan setiap
pelanggaran. Dan masyarakat harus kritis serta berani menolak money politik
atau bagi-bagi sembako. Jika ingin mendapatkan pemimpin berkualitas maka
pemilih harus cerdas,” pungkasnya.
