Muhaidi Ja'far
MEMPAWAH
NEWS
– Penyebaran kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kabupaten Mempawah semakin
mengkhawatirkan masyarakat. DPRD menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) dan
jajarannya lambat dalam menangani penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk itu.
“Kita sangat menyayangkan dan menyesalkan Dinkes
maupun Puskesmas dan jajaran dibawahnya sangat lambat dalam penanganan kasus DBD.
Akibatnya, kasus DBD semakin merebak dan mengancam keselamatan masyarakat,”
sesal Anggota DPRD Mempawah, Muhaidi Ja’far, Selasa (21/11/2023) siang di Gedung
DPRD Mempawah.
Misalnya, Legislator Dapil Mempawah Hilir-Mempawah
Timur itu mencontohkan penanganan dan penanggulangan kasus DBD di Kecamatan Mempawah
Hilir. Menurut dia, sejak awal masyarakat menginginkan petugas melakukan
fogging untuk memberantas sarang nyamuk.
“Namun, petugas dari Dinkes maupun Puskesmas
tak merespon keinginan dan harapan masyarakat untuk dilakukan fogging. Padahal,
situasinya sudah mengancam,” cecar pria yang akrab disapa Muhai itu.
Menurut Legislator Partai Nasdem itu, Dinkes
dan jajarannya terlalu kaku dan formal dalam melayani masyarakat. Bahkan, ketika
terjadi wabah penyakit pun petugas masih menerapkan pola birokrasi yang justru
menghambat pelayanan publik.
“Dalam situasi wabah ini, harusnya hilangkan
sistem-sitem birokrat yang kaku dan menghambat pelayanan. Jangan semua-semua
harus lapor dulu baru bertindak. Petugas harus pro aktif dilapangan dan
mengambil kebijakan yang cepat dan tepat,” tegasnya.
Karena itu, Muhai mendesak agar Dinkes dan
jajarannya bekerja optimal dan profesional dalam menangani wabah penyakit.
Jangan sampai masyarakat dikorbankan akibat sistem yang kerja yang mengedepankan
formalitas.
“Demi masyarakat dan daerah, harusnya kita
kesampingkan hal-hal yang bersifat formal. Apalagi ini menyangkut kesehatan dan
keselamatan nyawa manusia. Gunakan hati dan kedepankan sikap kemanusiaan dalam
bekerja,” tukasnya.
