ilustrasi DBD
MEMPAWAH NEWS – Kasus Demam
berdarah dengue( DBD) di Kabupaten Mempawah menyebabkan kematian. Hingga
November ini, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB)
mencatat ada 814 kasus, dengan 11 pasien meninggal dunia.
“Per 20 November 2023, terdapat 814 kasus DBD
di 9 Kecamatan di Kabupaten Mempawah. Dari jumlah itu, ada 11 pasien yang
meninggal dunia,” ungkap Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes-PPKB
Mempawah, Harun Arraysid kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).
Dijelaskan Harun, dari total 11 kematian pasien
DBD tersebut berasal dari 6 kecamatan di Kabupaten Mempawah . Yakni, Kecamatan Jongkat,
Sungai Pinyuh, Mempawah Timur, Segedong, Mempawah Hilir dan Sungai Kunyit.
“Jumlah kematian di Kecamatan Jongkat dan
Sungai Pinyuh masing-masing 3 orang, Kecamatan Mempawah Timur terdapat 2 orang.
Sedangkan di Segedong, Mempawah Hilir dan
Sungai Kunyit masing masing 1 orang meninggal dunia akibat DBD,” paparnya.
Terkait penanganan DBD, Harun mengatakan fogging
bukan solusi utama yang harus dilakukan. Akan tetapi, menurut Harun, yang harus
dilakukan adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
“PSN tersebut dilakukan melalui 3 M plus dan
diikuti pula dengan gerakan kebersihan lingkungan dan meningkatkan perilaku
hidup sehat dilingkungan masyarakat,” sarannya.
“Sedangkan tindakan fogging fokus dilakukan setelah
adanya Penyelidikan Epidemiologi (PE) oleh Puskesmas setempat,” pendapatnya.
DPRD
Kritik Lambatnya Penanganan
Merebaknya wabah DBD di Kabupaten Mempawah
mendapatkan kritikan keras dari DPRD Mempawah. Anggota DPRD, Muhaidi Ja’far menilai
Dinkes-PPKB lambat dalam menangani penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk itu.
“Kita sangat menyayangkan dan menyesalkan
Dinkes maupun Puskesmas dan jajaran dibawahnya sangat lambat dalam penanganan
kasus DBD. Akibatnya, kasus DBD semakin merebak dan mengancam keselamatan
masyarakat,” sesal Muhaidi Ja’far di Gedung DPRD Mempawah, Selasa (21/11/2023).
Misalnya, Legislator Dapil Mempawah
Hilir-Mempawah Timur itu mencontohkan penanganan dan penanggulangan kasus DBD
di Kecamatan Mempawah Hilir. Menurut dia, sejak awal masyarakat menginginkan
petugas melakukan fogging untuk memberantas sarang nyamuk.
“Namun, petugas dari Dinkes maupun Puskesmas
tak merespon keinginan dan harapan masyarakat untuk dilakukan fogging. Padahal,
situasinya sudah mengancam,” cecar pria yang akrab disapa Muhai itu.
Menurut Legislator Partai Nasdem itu, Dinkes
dan jajarannya terlalu kaku dan formal dalam melayani masyarakat. Bahkan,
ketika terjadi wabah penyakit pun petugas masih menerapkan pola birokrasi yang
justru menghambat pelayanan publik.
“Dalam situasi wabah ini, harusnya hilangkan
sistem-sitem birokrat yang kaku dan menghambat pelayanan. Jangan semua-semua
harus lapor dulu baru bertindak. Petugas harus pro aktif dilapangan dan
mengambil kebijakan yang cepat dan tepat,” tegasnya.
Karena itu, Muhai mendesak agar Dinkes dan jajarannya
bekerja optimal dan profesional dalam menangani wabah penyakit. Jangan sampai
masyarakat dikorbankan akibat sistem yang kerja yang mengedepankan formalitas.
“Demi masyarakat dan daerah, harusnya kita
kesampingkan hal-hal yang bersifat formal. Apalagi ini menyangkut kesehatan dan
keselamatan nyawa manusia. Gunakan hati dan kedepankan sikap kemanusiaan dalam
bekerja,” tukasnya.
