ilustrasi SPBU
MEMPAWAH
NEWS
– Kebijakan pemerintah menaikan harga jual BBM subsidi menuai pro dan kontra. Ada
yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menolak kebijakan tersebut. Karena,
dinilai akan menimbulkan dampak negatif memicu naiknya harga barang di
masyarakat.
“Kenaikan BBM secara otomatis berdampak
terhadap kenaikan barang lain. Mulai dari sembako, biaya transportasi dan
lainnya. Semua ikut naik akibat kebijakan BBM ini,” sesal Ketua PKS Mempawah,
Decky Mulyadi, SH, Rabu (7/9/2022) di Mempawah.
Menurut Decky, kenaikan BBM subsidi yang
berimbas terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat itu berdampak buruk
terhadap perekonomian yang sedang bangkit pasca pandemi Covid-19.
“Disaat rakyat sedang berjuang memulihkan
ekonomi pasca pandemi, pemerintah justru memberatkan dengan kebijakan BBM
subsidi. Situasi ini membebani rakyat kecil,” geramnya.
Padahal, lanjut Decky, rakyat dari berbagai
lapisan telah menyuarakan agar pemerintah membatalkan kebijakan menaikan harga BBM
subsidi. Namun, lagi-lagi suara rakyat
tak digubris pemerintah.
“Kalau pun benar faktanya anggaran untuk
subsidi BBM menipis, harusnya pemerintah menghentikan pembangunan IKN maupun kereta
cepat Jakarta-Bandung yang saat ini belum terlalu urgent. Maka, PKS Mempawah
mendesak agar pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM subsidi,” pintanya.
Senada itu, Ketua DPC Partai Demokrat
Kabupaten Mempawah, H Surya Muchlis turut angkat bicara menanggapi kebijakan harga
BBM subsidi. Dia menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut.
Karena, berdampak negatif terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Partai Demokrat menolak keras kebijakan
pemerintah menaikan harga BBM subsidi. Kami mendesak agar kebijakan ini
dievaluasi,” tegasnya.
Muchlis mengatakan, kebijakan menaikan harga BBM
subsidi berimbas terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Baik itu aspek
sosial, ekonomi, transportasi dan lainnya.
“Baru beberapa hari kebijakan BBM ini
berlaku, harga sembako mulai merangkak naik. Ini dampak buruk bagi kehidupan
masyarakat ekonomi bawah,” cecarnya.
Ironinya, sambung Surya Muchlis, ditengah
naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat, justru pendapatan dari sektor pertanian,
perkebunan, perikanan dan lainnya tidak ikut naik.
“Ketika kos konsumsi masyarakat meningkat,
pendapatan tetap stagnan. Dampaknya, masyarakat semakin tercekik dan kesulitan
memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus
bertanggungjawab,” ketusnya.
Surya Muchlis menyayangkan sikap para elit
pejabat pemerintah bertolak belakang dengan kebijakan BBM subsidi. Terlebih,
pemerintah berdalih kenaikan BBM subsidi untuk menghemat anggaran negara agar berpihak
pada kepentingan masyarakat.
“Saya tidak melihat pemerintah melakukan
penghematan. Pemerintah tetap saja menggelontorkan anggaran besar untuk proyek
pembangunan yang tujuannya hanya untuk popularitas dan pencitraan individu,”
kesalnya lagi.
Ditempat terpisah, Ketua Ikatan Pemuda Dayak
Kabupaten Mempawah (IPDKM) Adrianus meyakini keputusan Presiden Jokowi sudah
tepat. IPDKM pun sependapat dan mendukung penuh kebijakan tersebut.
“Kami sangat setuju dengan kebijakan Presiden
menaikan BBM subsidi. Sebab subsidi BBM tidak selalu dinikmati masyarakat
ekonomi kurang mampu. Perhatikan di SPBU, banyak kendaraan mewah mengisi minyak
subsidi, termasuk pengusaha-pengusaha besar yang ada puluhan hingga ratusan
truck juga menggunakan BBM subsidi” papar Adrianus.
Ditambahkannya, kebijakan harga BBM juga
menyesuaikan dengan situasi global yakni terjadinya kenaikan minyak dunia.
Bahkan, hasil dari pemangkasan subsidi BBM ini juga disalurkan kepada 20,65
juta keluarga yang kurang mampu dalam bentuk bantuan langsung tunai.
“Jika dikalkulasikan, maka masing-masing
keluarga akan mendapat Rp. 600 ribu yang akan dicairkan bulan September 2022
ini,” sebutnya.
Senada itu, Bendahara IPDKM, Marselus
berharap pengalihan subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat
benar-benar diterima masyarakat tidak mampu, jangan sampai terjadi BLT justru
menyasar orang mampu sehingga tidak tepat sasaran.
“Orang mampu jika tidak bisa bantu yang
kesulitan rakyat kecil, setidaknya jangan mengambil hak-hak masyarakat tidak
mampu yang telah diberikan oleh pemerintah. Karena, sikap tersebut akan merusak
tatanan di masyarakat,” pendapatnya.
Agar subsidi tepat sasaran, Marselus
menyarankan agar seluruh perangkat mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan,
desa, kelurahan hingga RT dan RW melakukan pendataan secara jujur dan
profesional. Supaya, bantuan yang disalurkan pemerintah tepat sasaran.
“Karena saya lihat, yang mendapatkan bantuan
itu banyak dari kalangan orang mampu bahkan parahnya keluarga dari para
pemangku kepentingan. Berartikan masih banyak yang bocor,” pungkasnya.
Penulis : Herry
Ardiansyah
.jpeg)