Brigjen Pol Rudy Tranggono menjadi pembicara di FGB FKUB Kalbar/foto : istimewa |
MEMPAWAH NEWS – Kepala Badan Intelijen Daerah (BINDA) Brigjen Pol Rudy Tranggono, ST, MK menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor FKUB Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (16/8/2022). Dalam kesempatan itu, Kabinda membahas sosial politik yang terjadi dilingkungan masyarakat.
FGD yang mengangkat tema ‘Kontribusi Strategi
Tokoh Lintas Agama Dalam Merawat Kerukunan Songsong Pesta Demokrasi 2024’ itu,
Kabinda bersama Ketua FKUB Kalimantan Barat Ismail Ruslan, Ketua KPU Kalbar Ramdan,
S.pdi, M.pd, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, SH serta Perwakilan Polda
Kalbar Hasbullah tampil sebagai pembicara.
“Saat ini, dinamika sosial politik di Kalbar yakni
terjadinya penggunaan politik identitas yang membentuk polarisasi masyarakat. Sehingga
meningkatkan potensi konflik SARA, beredar hoax hingga ujaran kebencian,” kata
Kabinda dihadapan peserta FGD FKUB Kalbar.
Bahkan, lanjut Kabinda potensi konflik pasca
perhitungan suara Pilpres serta munculnya berbagai gugatan Pemilu, termasuk permasalahan
administrasi pemilih menjadi permasalahan kompleks di masyarakat Kalbar.
“Semua ini merupakan gambaran dari Pemilu
2019 lalu. Maka, saya berharap berbagai persoalan yang terjadi dimasa lalu
tidak terulang lagi di Pemilu 2024,” harap Kabinda.
Kabinda pun mengungkapkan potensi instabilitas
keamanan di Kalbar pada pemilu 2024 mendatang. Saat ini, lanjut Kabinda telah muncul
kelompok-kelompok di masyarakat yang mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden.
“Kemudian, muncul pula ormas-ormas kesukuan yang
menggunakan simbol-simbol atau istilah yang di larang dalam undang-undang
menjelang tahun politik Pemilu 2024,” sebut Kabinda.
Bahkan, masih menurut Kabinda, meningkatnya
sentimen premodial. Hal itu terlihat dari meningkatnya kasus sengketa
perburuhan maupun perkebunan. Dan yang terjadi dilapangan, persoalan
demonstrasi menyangkut sengketa lahan, namun massa aksi justru kelompok
kesukuan.
“Sudah muncul konflik sosial bernuansa SARA
di masyarakat. Sehingga, kita sulit menikmati toleransi antar umat beragama. Tidak
seperti dulu, kita masih bisa merasakan nikmatnya kerukunan dan toleransi
beragama di masyarakat,” tuturnya.
Maka, Kabinda mengingatkan semua pihak untuk
mewaspadai ancaman laten pada pelaksanaan Pemilu 2024. Terutama menyangkut
penggunaan politik identitas yang menjadi ancaman konflik di masyarakat.
“Praktik politik identitas ini mencakup radikalisme
penyesatan masyarakat, hancurnya konstruksi sosial, dan konflik horizontal. Bicara
konflik horizontal, saya punya pengalaman keitka di Poso. Maka, saya tidak
ingin hal itu terjadi di Kalbar,” tegasnya.
Terakhir, Kabinda mengatakan peran para tokoh
lintas agama sebagai influenser mampu memberikan pengaruh positif di
masyarakat. Supaya, tercipta stabilitas kamtibmas yang kondusif.
“Disamping itu, tokoh lintas agama juga
menjadi komunikator umat beragama, stabilisator keharmonisan hubungan
bermasyarakat, mediator penghubung dalam upaya penangan konflik sosilal, gete
keeper mencegah masuknya pengaruh negatif, hoax, ujaran kebencian dan provokasi,”
pungkasnya.
Penulis : Herry Ardiansyah