Ketua Bawaslu memimpin Rakoor Pokja Pengawasan
MEMPAWAH
NEWS
– Mengoptimalkan peran Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemilu 2024, Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mempawah melaksanakan rapat koordinasi
(rakoor), Kamis (21/12/2023) pagi di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Bawaslu Mempawah di Jalan Daeng Manambon, Desa Kuala Secapah.
Rakoor dipimpin langsung Ketua Bawaslu
Mempawah, Fero Yudo Maulana, didampingi Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Mempawah, Hanise.
Rakoor dihadiri Anggota Pokja Pengawasan yang
berasal dari lintas sektoral seperti, Anggota Bawaslu, Polres Mempawah, Kodim
1201/Mph, BKPSDM Mempawah, Diskominfo, Sat Pol-PP, Kesbangpol, Dinsos
PPPAPM-Pemdes, hingga awak media di Kabupaten Mempawah.
Sebagai informasi, Bawaslu Kabupaten Mempawah
telah membentuk Pokja Pengawasan Pemilu 2024 yang dibagi dalam tiga segmen
pengawasan. Yakni, Pokja isu-isu negatif mengandung SARA. Kemudian, Pokja pengawasan
dan APK, serta Pokja netralitas ASN, TNI/Polri.
“Rakoor bersama Pokja ini membahas beberapa
hal yang berkenaan dengan pengawasan Pemilu 2024,” jelas Fero.
Fero berharap rakoor bersama Pokja tersebut dapat
membantu tugas Bawaslu Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan fungsi pengawasan
Pemilu 2024.
"Jadi Pokja ini ada item-item pengawasannya.
Misalnya, pengawasan kampanye kita akan melakukan penertiban terhadap APK,
pantas atau tidaknya di pasang. Kemudian berkenaan dengan netralitas ASN, TNI/Polri,
kita antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran. Serta, berkenaan dengan berita
hoax, isu SARA di medsos maka kita takedown berita tersebut," tegasnya.
“Mudah-mudahan dengan adanya Pokja ini dapat
mencipatkan suasana yang tertib dan kondusif. Artinya, masyarakat tidak lagi berkeluh
kesah, dan terpenting berbagai bentuk pelanggaran bisa ditindak lanjuti dan
carikan solusinya,” tegasnya lagi.
“Karena itulah, Pokja ini melibatkan lintas
sektoral sesuai kapasitas dan kemampuannya. Sehingga bentuk pengawasan yang
kita lakukan lebih efekti dan tepat sasaran,” timpalnya.
Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mempawah, Hanise
berharap pembentukan Pokja Pengawasan Pemilu 2024 dapat meminimalisir dan
mencegah terjadinya pelanggaran.
"Lebih baik mencegah daripada mengobati.
Kita harapkan Pokja dapat melaksanakan tugas sesuai fungsinya. Sehingga tahapan
dan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Mempawah berjalan dengan tertib,
aman, damai dan lancar,” harapnya.
.jpeg)