-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan


LKPJ 2019, Ini 19 Rekomendasi Pansus DPRD Mempawah (2)

16 Mei 2020 | 12:47 AM WIB | 0 Views Last Updated 2020-05-16T02:54:55Z
LKPJ 2019, Ini 19 Rekomendasi Pansus DPRD Mempawah (2)
Ketua DPRD menandatangani Berita Acara penyerahan rekomendasi Pansus LKPJ 2019

MEMPAWAH NEWS- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mempawah telah menyelesaikan tugasnya. Pansus menetapkan 19 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Mempawah tahun 2019. Rekomendasi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Mempawah, Kamis (14/05/2020) siang.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Mempawah, H Ria Mulyadi, S.Sos itu diikuti Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH, Wakil Bupati, H Muhammad Pagi serta Wakil Ketua DPRD, Darwis, SH, MH, Sayuti, ST dan puluhan Anggota DPRD Mempawah. Rekomendasi dibacakan Juru Bicara (Jubir) Pansus, Drs. Leopole Van Aert


11. Terkait pembangunan penggilingan padi, diminta Bupati mengevaluasi DP3K. Dalam penganggaran bangunan ditujukan untuk mendukung produksi pertanian, agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

12.  Adanya penganggaran yang tidak sesuai yang disepakati, agar Bupati segera menindaklanjuti temuan itu. Bupati hendaknya menegur dan memberikan sanksi kepada OPD terkait serta anggaran sebesar Rp 441 juta agar dikembalikan ke kas daerah.

13.  Minta Bupati mengoptimalkan kinerja DP3K. Diketahui DP3K terlalu gemuk terdiri dari 6 bidang dan 1 sekretaris. Maka DP3K hendaknya dapat di evaluasi struktur organisasinya.

14. Terkait pembangunan Politeknik Industri, Bupati Mempawah hendaknya mempertanggungjawabkan pernyataannya kepada publik dan kepada OPD yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah terbukti tidak bekerja optimal, sebab pengadaan tanah tidak dapat direalisasikan.

15.  Berkenaan pembangunan jalan lingkungan Komplek Pasar Anjongan, agar Bupati mengevaluasi kinerja OPD terkait dan segera mengatasi akibat yang timbul karena kurang profesionalnya dalam melakukan perencanaan dan pengawasan.

16. Disarankan Bupati mengevaluasi kinerja Kepala Dinas yang tidak mendukung visi misi. Karena, pada tahun pertama saja dilaporkan angka kemiskinan melonjak dari tahun sebelumnya.

17.  Bupati diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja DPLH agar bisa bekerja maksimal dan bertanggungjawab.

18. Berkenaan hasil LKPJ, dimintakan kepada Pimpinan DPRD untuk meneruskan pemeriksaan khusus ke BPK RI perwakilan Kalbar terhadap rekomendasi yang disampaikan.

19. Anggota DPRD minta ketegasan Pimpinan DPRD mengenai hak angket untuk             penyelidikan LKPJ Bupati Mempawah Tahun 2019. 



Penulis : Herry
Layout  : Syahrie

×
Berita Terbaru Update