 |
| Ketua Fraksi Golkar DPRD Mempawah Safruddin |
MEMPAWAH NEWS – Belum disahkannya usulan pemekaran Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kabupaten Mempawah bukan semata karena tidak kuorumnya paripurna DPRD. Dibalik itu, terungkap fraksi-fraksi dewan menolak pemekaran dinas yang diusulkan pihak eksekutif.
“Fraksi Golkar belum sependapat dengan usulan
pemekaran dinas. Terkecuali pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol),
karena mandatory dari pemerintah pusat,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD
Mempawah, Safruddin, Rabu (29/6/2022) malam di Mempawah.
Menurut Legislator Dapil Sungai Pinyuh-Anjongan
itu, penolakan terhadap usulan pemakaran SOPD bukan tanpa alasan. Salah satunya
berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih sulit pasca pandemi
Covid-19.
“Kita sedang berusaha memulihkan perekonomian
pasca dua tahun dilanda pandemi Covid-19. Akan lebih baik, jika anggaran daerah
difokuskan untuk pembenahan sektor ekonomi dan lain yang berdampak positif bagi
masyarakat,” pendapatnya.
Sebab, imbuh dia, pemekaran SOPD akan membebani
keuangan daerah. Mengingat, dinas baru pasti
akan menambah beban operasional, fasilitas hingga jabatan kedinasan.
“Sekarang bukan waktu yang tepat untuk
pemekaran dinas. Karena, ada hal yang lebih urgent untuk kepentingan daerah dan
masyarakat Kabupaten Mempawah,” cecarnya.
Selain alasan anggaran, Fraksi Golkar
berpandangan SOPD yang ada sekarang masih mampu menjalankan tupoksi pelayanan
publik sesuai bidangnya masing-masing. Hanya saja, menurut dia, tiap OPD perlu mengoptimalkan
kinerja agar lebih maksimal.
“OPD yang ada masih sangat baik dan mampu
melayani masyarakat dan melaksanakan program kerja. Buktinya, setiap tahun
Pemda Mempawah mengumumkan mendapatkan WTP. Artinya, OPD mampu bekerja melayani
masyarakat,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Eksekutif Pemeritah Kabupaten
Mempawah mengusulkan perubahan kedua atas Perda Mempawah nomor 5 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ada beberapa OPD yang
diusulkan pemekaran seperti Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, kemudian
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian hingga pembentukan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Penulis : Herry
Ardiansyah
